Produk Hukum
-
-
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 2021
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
PENYESUAIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KEMDIKBUD (PTN-L2DIKTI)
-
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2O2I
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
-
Kuasa Keputusan Administrasi Kepegawaian
KEPUTUSANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR956 /P /2020 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
-
Tata Cara Paraf Pejabat pada Nota Dinas
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-
SE Usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Satyalencana
Surat Edaran tentang pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, dan Satyalancana Karya Satyabagi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
-
GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2O2O
TENTANG
GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA -
PELAPORAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPILSECARA ELEKTRONIK (E-LAPKIN)
SURAT EDARAN NOMOR 16/SE/VII/20205/SE/V/2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEDOMAN PELAPORAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK (E-LAPKIN)
-
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM