Produk Hukum
-
-
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang tahun 2023
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG -
DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT SELEKSI KOMPETENSI MENGGUNAKAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM RANGKA PENERIMAAN PPPK
-
DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT SELEKSI KOMPETENSI DASAR DALAM RANGKA PENERIMAAN CPNS
-
UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara_ASN
UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara_ASN
-
PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
-
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dl LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG TAHUN 2023
KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG NOMOR : 0019A/PL4.7.1/SK/2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dl LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG -
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG KEPEGAWAIAN
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG KEPEGAWAIAN
-
SE Layanan Kenaikan Pangkat bulan Oktober 2023
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta menyusuli surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor 72611/A.A3/KP.08.00/2022 tanggal 6 Desember 2022 dan menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39571/BMP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
-
Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi harus cepat dan terukur, maka perlu untuk melakukan transformasi layanan kenaikan pangkat PNS.
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: